Kisah Korban UU ITE: Trauma Kehilangan Pekerjaan

Suratkabarindo – Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam sistem hukum di Tanah Air tidak adil bagi sebagian orang. VN, misalnya. Sang ibu rumah tangga harus menjalani masa percobaan selama 2 tahun karena melanggar Pasal 27 ayat (3) UU tersebut.

Saat bercerita dalam diskusi yang digelar oleh Korban Asosiasi UU ITE (PAKU ITE) dan Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (Safenet), VN mengaku bahwa adik iparnya sendiri yang melaporkannya karena konflik internal keluarga.

Cerita bermula ketika VN ingin menagih hutang yang dia pinjamkan kepada adik iparnya. Karena utang yang belum terbayar, terjadi perselisihan antara grup WhatsApp keluarga.

VN akhirnya menegaskan apa yang terjadi dengan akun Facebook tersebut. “Saya kira kalau saya ceritakan fakta, bukan hoax, tidak melanggar UU ITE. Ternyata saya digugat karena pelapor menjaga reputasi tercemar,” ujarnya, Jumat (19/2/2021).

VN akhirnya dihukum. Majelis hakim sempat menawarkan untuk meminta VN melakukan mediasi dengan adik iparnya. Namun, syarat yang diajukan oleh kakak iparnya terlalu berat dan dia tidak bisa memenuhinya.

“Saya dan keluarga tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pelapor, saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi menurut kami kondisinya terlalu berat,” ujarnya. Akhirnya proses persidangan dilanjutkan, dan VN mengakui bahwa dia dan keluarganya mengalami trauma.

Anak-anak VN selalu ketakutan, dan suaminya juga tidak bisa bergerak karena terlalu stres. VN juga harus kehilangan pekerjaan, karena banyak orang yang membatalkan kontrak kerja sama karena tidak lagi mempercayai dirinya sebagai tergugat dalam kasus pencemaran nama baik.

“Saya terkadang berpikir, dalam posisi ini, apa yang harus melindungi nama baik saya atau pelapor? Saya dan keluarga stres, trauma, dan kehilangan pekerjaan,” tambahnya.

Trauma

Kisah yang sama juga dialami seorang korban bernama MA yang dilaporkan karena pencemaran nama baik pada tahun 2012. Mahkamah Agung saat itu diberitakan karena statusnya di Blackberry Messenger (BBM) yang berisi penolakan salah satu calon kepala daerah. di Makassar yang merupakan adik dari seorang koruptor.

Meski dinyatakan tidak bersalah, Mahkamah Agung telah mendekam di penjara selama 100 hari selama proses penyidikan, penyidikan dan persidangan. MA mengaku kedua orangtuanya sempat trauma karena ketakutan, dan memilih menjual dan pindah dari rumah lamanya untuk menghindari rasa takut tersebut.

“Kedua orang tua saya sama-sama ketakutan, karena apa yang menangkap saya adalah orang besar di daerah itu. Yang disiksa dalam proses hukum bukan hanya saya tapi juga keluarga saya,” kata MA. “Bagaimana bisa rugi karena salah satu anggotanya dipenjara hanya karena delik,” lanjut MA.

Menurut MA, meski sudah diputuskan bebas, rasa trauma tetap muncul. Dia selalu dihantui oleh ketakutan apakah masyarakat akan menerimanya kembali.

“Apa yang dialami banyak korban karena UU ITE juga merupakan pertanyaan setelah dibebaskan dari tahanan atau dibebaskan dari tahanan apakah masyarakat masih mau menerima keberadaan kita,” pungkas MA. togel online

Sementara itu, Presiden Joko Widodo membuka wacana untuk merevisi UU ITE jika dirasa tidak bisa membawa keadilan. Jokowi mengatakan akan mengundang DPR untuk merevisi pasal karet yang dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir. Terutama mencabut pasal karet yang memiliki tafsir berbeda, yang mudah dimaknai secara sepihak, kata Jokowi, Senin (15/2/2021).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *