Ketua Komisi II: Kami Setuju Tidak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Suratkabarindo – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Komisi II DPR telah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU).

Dikutip dari Antara, keputusan itu didapat setelah rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II. “Tadi kami rapat dengan seluruh pimpinan dan ketua Komisi II DPR untuk melihat perkembangan masing-masing parpol terkini.
Kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini (RUU Pemilu),” kata Doli di Gedung DPR Senayan. Kompleks, Jakarta, Rabu (10 / 2/2021) seperti dikutip Antara.

Ia melanjutkan, pimpinan Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan DPR.

Nanti, keputusan itu akan dibahas di Badan Permusyawaratan (Bamus) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Doli menambahkan, terkait wacana pencabutan RUU Pemilu dari Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2021 akan ditempuh melalui rapat DPR Baleg.

“Bamus yang menentukan pandangan resmi dari masing-masing fraksi di DPR. Kemudian disampaikan ke Baleg. Nanti kalau mau diskusikan dengan pemerintah soal daftar prolegnas itu,” jelasnya.

Dia menjelaskan, Komisi II DPR yang memprakarsai RUU Pemilu dan mekanisme pengesahannya harus disepakati antara DPR dan pemerintah. Menurutnya, jika ada satu pihak yang tidak setuju tidak akan ada pembahasan dan undang-undang tidak akan terbentuk.

“Sebagai usul inisiatif DPR, semua fraksi sepakat dan jika hanya ada satu fraksi yang tidak setuju atau berubah pandangan, saya kira harus dibicarakan lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan, kewenangan proses penarikan pembahasan draf revisi UU Pemilu dalam mekanisme pengambilan keputusan ada di DPR Baleg.

Ia mengungkapkan, RUU Pemilu yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 merupakan hasil kesepakatan sembilan fraksi di Badan Legislasi DPR. “Tentunya kewenangan proses pencabutan pembahasan RUU Pemilu dalam mekanisme pengambilan keputusan ada di Badan Legislasi dan menunggu hasil kesepakatan sembilan fraksi di Baleg,” kata Azis dalam keterangannya.

keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021). Ia melanjutkan, Baleg harus memutuskan menarik pembahasan dan mengirim surat kembali ke pimpinan DPR untuk dibawa kembali ke rapat Badan Permusyawaratan (Bamus). Prinsipnya, kata dia, pimpinan DPR tinggal menunggu surat resmi dari masing-masing fraksi DPR di Baleg. togel online

Azis menjelaskan, jika semua fraksi di Baleg setuju mundur, pimpinan DPR juga akan mencabut RUU Pemilu dalam Daftar Pendek Prolegnas 2021. Dia mengatakan, pimpinan DPR tinggal menunggu surat dari masing-masing fraksi di Baleg untuk mengeluarkan pembahasan RUU Pemilu.

“Kami menunggu surat resmi dari fraksi. Dilihat dari situasi pandemi dan urutan pembahasan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelaksanaan pilkada serentak belum pernah kami lakukan untuk kami lakukan pada tahun 2024,” jelasnya. .

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *