Kerugian Negara Kasus BPJS Ketenagakerjaan Diperkirakan Rp 20 Triliun, KSPI: Buruh Harus Bereaksi

Suratkabarindo – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pekerja pasti akan bereaksi dengan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 20 triliun.

“Yang kami pertanyakan adalah potensi kerugian Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan. Buruh pasti akan bereaksi, karena ada uangnya di sana,” kata Iqbal dalam siaran persnya, Senin (15/2/2021). Said Iqbal juga meminta jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak banyak menyimpan retorika tentang indikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Said Iqbal, dana tenaga kerja memang aman karena dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan cukup besar. “Sehingga jika ada dugaan korupsi Rp 20 triliun memang kecil jika dibandingkan dengan dana BPJS Rp 500 triliun. Sehingga tidak mengganggu keuangan secara keseluruhan,” kata Iqbal.

KSPI juga meminta agar Kejaksaan Agung tidak berhenti mengusut kasus tersebut dengan alasan kerugian negara yang timbul sebagai risiko bisnis. Said Iqbal mengatakan, kerugian di BPJS Ketenagakerjaan sudah terjadi selama tiga tahun sehingga menurutnya bukan hanya salah urus.

Untuk itu, KSPI berencana menggelar aksi demo di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan pada Rabu (17/2/2021) dan Kejaksaan Agung pada Kamis (18/2/2021). “Dalam penindakan nanti, kami meminta Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Sekecil apapun temuannya, harus dibawa ke pengadilan,” kata Said Iqbal. Kata Iqbal mengatakan aksi yang digelar KSPI akan dilakukan selama dua jam. dari 10.00 WIB sampai 12.00 WIB.

Selain di Jakarta, aksi serupa akan digelar di 10 kota lain, yakni Bandung, Semarang, Serang, Surabaya, Banjarmasin, Batam, Banda Aceh, Makassar, dan Gorontalo, bertempat di kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan. togel online

Dikutip dari Kompas.tv, Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 20 triliun. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan, kerugian BPJS Ketenagakerjaan terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Febrie mempermasalahkan keputusan BUMN mengelola dana nasabah. “Kalau rugi dari risiko bisnis, apakah analisisnya bodoh sampai rugi Rp 20 triliun?” kata Febrie di Gedung Bundaran Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (11/2).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *