Kekhawatiran atas Pembentukan Komponen Cadangan, DPR: Kami Jalankan Fungsi Pengawasan

Suratkabarindo – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan, sesuai PP No 3/2021, mobilisasi komponen cadangan hanya bisa dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Christina menegaskan, DPR akan menjalankan fungsinya dengan baik agar tidak ada penyalahgunaan dalam mobilisasi koma. “Kami di DPR siap memantau dan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan apa yang diatur dalam PP PSDN berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, mendukung sistem pertahanan negara kita dan bukan untuk kepentingan lain,” kata Christina, saat dihubungi. , Selasa (26/1 / 2021).

Soal pembentukan komcad dan komponen pendukung (komduk), dia memahami ada batasan pada komponen utama yaitu TNI. Menurut Christina, komcad dan komduk diperlukan untuk menjamin kesiapan negara dalam menghadapi ancaman situasi keamanan, seperti darurat militer dan perang di masa depan.

Christina juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa rekrutmen Komcad harus dilakukan secara transparan dan inklusif. Christina mengatakan, transparansi harus dimulai dari sosialisasi dan pendaftaran. “Kami tegaskan bahwa transparansi harus dilakukan mulai dari sosialisasi proses pendaftaran untuk memastikan peluang ini terbuka bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Pembentukan Komcad didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Merujuk pada UU PSDN, Komcad merupakan sumber daya nasional yang disiapkan untuk dimobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Ada tiga dimensi dalam struktur organisasi Komcad yaitu dimensi darat, laut dan udara. Namun, sejumlah koalisi masyarakat sipil khawatir pemerintah akan menggunakan komcad untuk mengatasi ancaman keamanan dalam negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, pembentukan Komcad bertujuan untuk menghadapi berbagai ancaman, antara lain ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti, menduga pembentukan Komcad hanya dalih untuk menghadapi ancaman yang terjadi di Tanah Air. Misalnya ancaman komunisme, terorisme, dan konflik domestik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Padahal, pembentukan dan penggunaan komponen cadangan harus diorientasikan untuk mendukung komponen utama pertahanan negara, yakni TNI dalam menghadapi ancaman militer dari luar, ”kata Fatia, dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/1/2021). ).

Fatia menilai pembentukan Komcad merupakan langkah tergesa-gesa. Selain soal urgensi pembentukannya, kerangka regulasi dalam UU PSDN juga dinilai bermasalah secara fundamental. togel online

Pasalnya, UU PSDN memiliki regulasi yang mengancam hak konstitusional warga negara dan mengganggu kehidupan demokrasi. Sebaliknya, jika rencana tersebut tetap dilaksanakan, keberadaan komcad tidak akan memperkuat pertahanan negara, tetapi berpotensi menimbulkan masalah baru.

“Dalam konteks ini, pemerintah harus mencermati berbagai kritik dan keberatan masyarakat terkait rencana pembentukan komponen cadangan pertahanan negara,” kata Fatia.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *