Kementerian PAN-RB Dukung KPK Perkuat Jabatan Fungsional

Suratkabarindo – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu lembaga negara yang berkomitmen untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui transformasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan Kementerian PAN RB untuk mendorong percepatan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah melalui pengalihan jabatan administratif ke jabatan fungsional.

Kementerian PANRB siap mendukung pembentukan jabatan fungsional baru di KPK, kata Menteri Tjahjo seperti dikutip laman menpan.go.id, Kamis (11/2/2021).

Ia mengatakan, KPK telah mengajukan usulan pembentukan jabatan fungsional baru di lingkungan KPK kepada Kementerian PAN RB selaku lembaga yang diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Dalam pengusulan jabatan fungsional baru, Kementerian PAN RB menyampaikan beberapa catatan kepada KPK. Misalnya adanya amanah atau kebutuhan jabatan fungsional ini, perbedaan jabatan fungsional yang ada, jalur karir, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

“Yang tidak kalah penting penetapan jabatan fungsional harus memperhatikan kelangsungan pola karir pegawai,” kata Tjahjo.

Oleh karena itu, kata Tjahjo, sangat penting untuk melihat keterkaitan satu posisi dengan yang lain. “Perlu dirangkum apa yang menjadi kekhasan posisi tersebut, agar nantinya pola karir pada posisi tersebut tidak tersendat,” ujarnya.

Tjahjo berpesan kepada KPK bahwa dalam mengembangkan jabatan fungsional baru harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan organisasi.

“Sesuai arahan Presiden, yang penting sesuai kebutuhan, bukan keinginan,” kata mantan Mendagri itu. Pada tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK ke Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pemindahan pegawai KPK ke ASN tentunya membutuhkan penyesuaian pekerjaan. Ia mengatakan, jabatan di KPK terdiri dari struktural, spesialis dan staf atau cluster administrasi yang semula akan disesuaikan dengan posisi yang ada di ASN.

Ini yang kita kaji dan akan kita konfirmasi. Tentu kita bekerja sama dan meminta bantuan dari Kementerian PANRB agar semua jabatan fungsional di KPK punya rumah, ”kata Firli. Firli mengungkapkan, KPK telah melakukan inventarisasi jabatan fungsional. togel online

Ada beberapa jabatan yang sudah dicoba untuk dimasukkan dalam pos yang ada di kementerian dan lembaga, namun masih ada beberapa yang kurang tepat. “Ini perlu dibahas secara paralel agar tidak terpincang-pincang,” ujarnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *