Kementerian Kesehatan: Pemerintah Belum Mengeluarkan Kebijakan Lockdown Akhir Pekan di Jakarta

Suratkabarindo – Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pesan siaran tentang DKI Jakarta akan diisolasi total mulai Jumat (12/2/2021) malam hingga Senin pagi, beredar di layanan pesan singkat WhatsApp tidak benar.

Dia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan terkait lockdown di DKI Jakarta.

“Ini hoax, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk melakukan lockdown total di Jakarta dan wilayah lainnya,” kata Nadia saat jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jumat (5/2/2021).

Nadia mengatakan, saat ini kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan adalah Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid II, mulai 25 Januari hingga 8 Februari 2021.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang ada. belum jelas apakah isinya dan dari sumber yang validitasnya tidak bisa dipercaya, ”ujarnya.

Nadia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi tersebut dan menyarankan untuk mengecek kebenarannya dengan mengakses situs resmi Kementerian Kesehatan, yakni Kemenkes.go.id.

“Masyarakat juga bisa mengecek dengan mengirimkan pesan WA dengan check box nomor 085921600500,” ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono membenarkan bahwa informasi terkait DKI Jakarta yang akan diisolasi total adalah hoax.

Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek ulang kebenaran pesan yang beredar di WhatsApp dan media sosial lainnya. “Siaran ini tidak benar. Siaran ini salah. Dengan siaran yang tidak benar maka akan berdampak negatif bagi semua orang,” kata Argo. togel online

Argo mengatakan pesan hoax bisa memancing hasutan dan pergolakan publik. Ia juga mengingatkan ancaman hukuman pidana bagi siapa saja yang membuat atau menyebarkan informasi hoax. Dia mengatakan, pada 2020 saja, ada sekitar 352 kasus pemberitaan hoax yang menyebar.

“Bagi anggota masyarakat yang menyebarkan hoax tentu ada ancaman pidana,” ucapnya. Ia menjelaskan, terdapat berbagai ancaman sanksi pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karena itu, Argo menegaskan masyarakat harus berhati-hati dalam menerima informasi. Ia berharap masyarakat bisa menyaring informasi sebelum disebarluaskan.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *