Kemendagri Bantu Kemensos Perbaiki akurasi DTKS

Suratkabarindo – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus membantu Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meningkatkan akurasi data kesejahteraan sosial terintegrasi (DTKS).

Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dukcapil) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh pada acara Rekaman e-KTP Pemerintah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Selasa ( 2/9/2021).

“Pada akhir 2019, DTKS yang sesuai dengan data kependudukan yang ditangani Kementerian Dalam Negeri baru mencapai 83 persen,” kata Zudan seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021). “Sekarang sudah cocok 90,3 persen atau meningkat tujuh persen,” ujarnya.

Meski tingkat kesesuaiannya sangat tinggi, Zudan memastikan pihaknya akan terus membantu Kementerian Sosial. Menurutnya, Dukcapil Kemendagri akan terus melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dukcapil akan terus berbenah dan melakukan proses seperti ini. Semoga tahun ini DTKS yang sesuai dengan data kependudukan semakin bertambah lagi,” ujarnya.

Zudan menambahkan, Ditjen Dukcapil juga sudah memindahkan Dinas Dukcapil Daerah untuk melakukan hal serupa dan kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Puskesmas.

“Awalnya datanya dari Dinas Sosial dan Kanwil lalu Dukcapil mencatat data e-KTP. Jadi sekarang datanya jauh lebih baik,” ujarnya. “Kami akui ini belum sempurna, jadi kami terus melakukan pembenahan datanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini memperbaiki DTKS tersebut.

Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan saat ini terdapat 16,7 juta orang yang terdaftar di DTKS, namun belum memiliki NIK. Menurut Pahala, sejak awal KPK telah merekomendasikan agar data 16,7 juta orang yang terdaftar di DTKS dihapus. togel online

Data yang terhapus, kata Pahala, bisa diganti dengan data yang disimpan di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. “Itu inti dari penjodohan, ada yang dicopot dari Kemensos karena tidak punya NIK, tapi ada yang di Dukcapil yang dipindahkan,” kata Pahala.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *