Kejaksaan diminta serius dan transparan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan

Suratkabarindo – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) menyuarakan dugaan korupsi terkait pengelolaan uang dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang diusut Kejaksaan Agung.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, pihaknya mendukung Kejaksaan Agung secara serius dan transparan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang merugikan masyarakat, khususnya buruh. “Ini menjadi perhatian serius ASPEK Indonesia dan kami mendukung Kejaksaan Agung,” kata Mirah dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021).

Penyelidikan kasus ini, menurut dia, semakin memperkuat dugaan mafia pasar modal yang berkeliaran di Indonesia. Hal itu didasarkan pada dua skandal mega korupsi sebelumnya yang dinilai modus dan pelakunya mirip. Modusnya adalah dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi.

Pelakunya melibatkan pihak-pihak yang memiliki latar belakang yang sama, antara lain perusahaan sekuritas atau sekuritas dan manajer investasi, ”jelasnya.

Dua kasus sebelumnya adalah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun dan kasus korupsi PT Asabri yang merugikan negara sebesar Rp 23,73 triliun.

Mirah melanjutkan, dalam skandal mega korupsi Jiwasraya dan Asabri memunculkan nama yang sama, yakni Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk. “Selain itu, argumen semua pelaku seragam, yaitu kerugian risiko usaha,” ujarnya.

Ia melanjutkan, ASPEK Indonesia juga mendasarkan dugaan mafia pasar modal pada tren meningkatnya laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) di pasar modal.

Mirah membeberkan Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang belum lama ini dirilis. Data menunjukkan hingga Desember 2020, transaksi mencurigakan di pasar modal telah mencapai 443 kasus. Angka itu melonjak 751,9 persen dibanding data 2019 yang hanya mencatat 52 kasus transaksi mencurigakan sepanjang tahun, ”imbuh Mirah.

Menurut Mirah, pemerintah melalui Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PPATK, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menjalankan kewenangannya semaksimal mungkin.

Hal ini perlu dilakukan agar tindak pidana yang diduga dilakukan oleh kelompok yang terorganisir di pasar modal tidak lagi terjadi. “DPR juga perlu memperkuat regulasi melalui amandemen Undang-Undang (UU) terkait pasar modal, agar celah regulasi bisa diperbaiki,” kata Mirah.

Lebih lanjut, ASPEK Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali nama-nama calon direktur BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. togel online

Hal itu, kata Mirah, untuk memastikan tidak ada calon direktur yang terlibat dalam kasus mega korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, penyidik ​​Kejaksaan Agung telah memeriksa tujuh saksi terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuh saksi diperiksa, yaitu EPL sebagai Direktur PT Bahana TCW Investment Management, MPT sebagai Direktur PT Danareksa Investment Management, dan WG sebagai PIC PT Mandiri Manajemen Investasi.

Kemudian, S sebagai PIC PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PY sebagai PIC PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, dan YH sebagai PIC PT Danareksa Investment Management. Ada juga DA sebagai Direktur Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemeriksaan saksi dilakukan dalam rangka mencari fakta hukum dan mengumpulkan bukti terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala Pusat Informasi Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. , dalam keterangan pers, Kamis (11/2 / 2021).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *