Kejaksaan Bisa Menggunakan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Suratkabarindo – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, setidaknya ada tiga data dari Dukcapil yang bisa digunakan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum.

Pertama, yaitu data populasi individu. Zudan mengatakan, data Dukcapil terdiri dari data individu menurut nama menurut alamat dan data agregat.

Sementara itu, saat ini terdapat data 268 juta penduduk Indonesia menurut nama per alamat dalam big data penduduk Dukcapil.

Misalnya, saat JPU penyidik ​​ingin mengecek data kependudukan yang diperiksa, pihak Dukcapil memberikan akses data kependudukan untuk dicocokkan, ”kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2020).

“Data NIK bisa digunakan. Lembaga pengguna diberikan hak akses melalui username dan password sedangkan kerahasiaan data pribadi terdapat di dalamnya,” lanjutnya.

Kedua, jika tersangka diam dan tidak mau berbicara, maka data sidik jari yang bersangkutan juga dapat diverifikasi dengan mudah. Zudan menuturkan, butuh waktu kurang lebih 20 detik untuk mencocokkan data warga yang sudah mencatat data e-KTP.

“Saat ini jumlah penduduk yang sudah mencatat data sekitar 192 juta dari target 196 juta,” kata Zudan. Selanjutnya, ketiga, verifikasi dapat menggunakan teknologi pengenalan wajah atau pemindaian wajah.

Untuk cara ini, dibutuhkan waktu kurang lebih 14-20 detik untuk mencocokkan wajah seseorang dengan sekitar 192 juta wajah warga Indonesia di database Dukcapil.

Zudan juga mengatakan kerja sama antara Dukcapil Kemendagri dan Kejaksaan dilakukan dengan sistem. “Nanti kalau ada data buronan, OPD bisa dikirim ke Dukcapil.

Dengan masuknya DPO atau data buronan ke dalam sistem basis data, akan muncul system alert mengenai status hukum penduduk yang bersangkutan,” kata Zudan. togel online

“Dengan data yang terintegrasi, data buronan akan cepat menyebar dan mempersempit ruang gerak OPD tersebut,” lanjutnya. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Agung tentang Pembaruan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Penegakan Hukum.

Penandatanganan dilakukan di Sasana Pradana Kejagung, Jakarta, Kamis (6/8/2020). Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, perjanjian kerja sama telah dilakukan selama tiga tahun dan diperpanjang untuk memperpanjang jangka waktu kerja sama.

“Hari ini kita bisa bertemu lagi untuk memperpanjang MoU dan perjanjian kerja sama. Kita minta izin untuk melapor, kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kemendagri pertama kali dilakukan tiga tahun lalu,” kata Zudan dalam keterangan persnya. , Kamis.

“Ada dinamika yang menjadikan kita addendum dan memperluasnya untuk menambah manfaat bagi perkembangan teknologi dan dinamika yang ada,” lanjut Zudan. Menurut dia, perjanjian kerja sama ini dalam rangka membantu Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum dengan menggunakan data kependudukan.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *