Kapolri Terbitkan Pedoman Telegram Penanganan Perkara UU ITE

Suratkabarindo – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram yang berisi penanganan baru kasus kejahatan siber menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Surat Telegram bernomor ST / 339 / II / RES. 1.1.1. Tahun 2021 tertanggal 22 Februari 2021 ditandatangani Wakil Kepala Bareskrim, Inspektur Jenderal Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri. Melalui telegram ini, Kapolri mengklasifikasikan kasus dengan UU ITE menjadi dua dengan dua pendekatan penyelesaian yang berbeda.

Pertama, tindak pidana yang dapat menerapkan keadilan restoratif atau keadilan restoratif. Yakni fitnah, fitnah, atau hinaan. Penanganannya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 207 KUHP.

Pendekatan kedua adalah tindak pidana yang memecah belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi). Tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap kelompok atau agama dan suku bangsa dan suku.

Penanganannya berpedoman pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, dan Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008. Kemudian, penyebaran berita palsu yang menimbulkan kerancuan. , penanganannya mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. togel online

Selanjutnya, tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah atau penghinaan tidak tunduk pada penahanan dan dapat dicapai dengan keadilan restoratif.

Selain itu, Kapolri menginstruksikan agar judul perkara dilakukan secara virtual melalui Zoom dan Dirtipidsiber Meeting di setiap tahapan penyidikan dan penetapan tersangka.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *