Jusuf Kalla: Pak Din Syamsuddin Tidak Mungkin Menjadi Radikal

Suratkabarindo – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin itu bukan tokoh radikal.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi laporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pak Din kemungkinan besar tidak radikal, dia pelopor dialog lintas agama dan bertaraf internasional,” kata Kalla melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Menurut Kalla, Din Syamsuddin adalah sosok yang sangat toleran. Din bahkan melakukan perjalanan ke banyak negara untuk membahas perdamaian antar komunitas agama. Karenanya, Kalla dikejutkan oleh mereka yang menuding Din sebagai tokoh radikal.

“Saya sering bilang ke dia (Din Syamsuddin), Pak Din, bahwa Bapak lebih baik dari Menlu, selalu keliling dunia membahas soal perdamaian dan antaragama. Jadi orang tidak radikal, sama sekali tidak radikal,” ujarnya.

Tentang status Din sebagai pegawai negeri sipil (ASN) sehingga dianggap tidak etis mengkritik pemerintah, Kalla mengatakan Din bukanlah ASN dalam struktur pemerintahan, melainkan fungsi akademis.

ASN sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang ada di struktur pemerintahan dan tidak bisa mengkritik pemerintah, dan ASN akademik seperti Din. Jika seorang akademisi memberikan pandangan yang bertentangan dengan pemerintah, kata Kalla, hal tersebut tidak melanggar etika ASN.

Karena tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Menurut Kalla, banyak ASN yang berprofesi sebagai dosen memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah dan bukan hanya Din saja. Ia mencontohkan dosen Universitas Indonesia, Faisal Basri, yang juga kerap mengecam penguasa.

“Ini bukan soal etika mengkritik sebagai ASN, tapi dia menggunakan ilmunya untuk membahas sesuatu,” jelas Kalla. Untuk itu, Kalla meminta agar semua pihak menghormati pandangan Din. togel online

Ia berharap tidak ada lagi perundungan terhadap para akademisi yang berstatus PNS dan memberikan pandangan kritis kepada pemerintah. Menurut Kalla, sudut pandang alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan pemerintah agar negara tidak menjadi otoriter.

“Jadi kalau ada yang mau mempertanyakan posisi Pak Din sebagai ASN dan pandangannya terhadap pemerintah, itu artinya dia tidak paham hukum, dan bahwa anggota GAR adalah alumni ITB tetapi secara kelembagaan ITB juga pernah mengatakan bahwa mereka bukan organisasi resmi. dari ITB, ”ujarnya. Kalla.

Sebagai informasi, Alumni GAR Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dan BKN atas dugaan pelanggaran disiplin ASN, Selasa (10/11/2020). Juru bicara GAR ITB Shinta Madesari mengatakan, laporan tersebut telah dirilis sejak 28 Oktober 2020 dan telah dikirim melalui email dan pos ke semua tujuan di dalamnya.

“Sebagai tindak lanjut dari laporan ini, pada hari Selasa tanggal 10 November kami bertemu dengan Ketua KASN untuk menyampaikan laporan tertulis secara langsung agar dapat ditindaklanjuti oleh KASN,” ujar Shinta saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (25/10). 13/11/2020).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *