Jokowi Tandatangani Perpres, Susun Rumusan Upah Minimum Tenaga Kerja

Suratkabarindo – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja sudah ditandatangani Jokowi pada 2 Februari 2021.

Dilihat dari dokumen PP yang bisa diatur Kompas.com melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara, ketentuan di tempat kerja ini terkait pekerja / buruh. upah.

“Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten / kota dengan persyaratan tertentu,” bunyi Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Pasal 25 ayat (2) PP menyatakan bahwa upah minimum didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan upah median.

Sementara itu, ketentuan tertentu tentang upah minimum kabupaten / kota antara lain pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi di kabupaten dan kota yang menjadi perhatian.

“Pertumbuhan data ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan upah berasal dari institusi yang bergerak di bidang statistik,” bunyi Pasal 25 ayat (5).

Pasal 26 PP Nomor 36 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penilaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun dan ditetapkan pada kisaran nilai tertentu antara batas atas dan batas upah minimum di wilayah tanggung jawabnya. Sebelum PP ini diterbitkan, ketentuan mengenai pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Jika dalam PP terakhir upah minimum didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, dalam PP lama upah minimum ditentukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. togel online

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 43. Kebutuhan hidup yang layak mengacu pada standar kebutuhan seorang pekerja / buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan. Kebutuhan hidup layak terdiri dari beberapa komponen.

Komponen itu sendiri terdiri dari beberapa jenis kebutuhan hidup. Komponen dan jenis kebutuhan hidup tersebut dikaji dalam kurun waktu 5 tahun dengan mempertimbangkan hasil studi yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

Kajian yang dilakukan Dewan Pengupahan Nasional ini menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga statistik di bidang statistik. “Hasil penelaahan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penghitungan upah minimum lebih lanjut dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,” bunyi Peraturan Pemerintah No.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *