Jokowi Minta Luhut, Menag, Kapolri, hingga Panglima TNI Tegas soal Implementasi PPKM

Suratkabarindo – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya tegas dalam menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Menurut Jokowi, penerapan kebijakan tersebut tidak efektif dalam menekan laju penularan virus corona. Demikian disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2021).

“Yang ingin saya dengar adalah seperti apa pelaksanaan di lapangan nanti,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers setneg.go.id, Senin (1/2/2021).

“Mungkin nanti Kemenag akan melibatkan tokoh agama seperti apa, TNI macam apa, Polisi seperti apa disana, dan Menko nanti yang mungkin bisa mendorong hal ini benar-benar terjadi di lapangan,” ujarnya.

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, tampak pada pertemuan itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Listyo Sigit. Prabowo.

Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut melibatkan sebanyak mungkin ahli dan ahli epidemiologi dalam merumuskan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Jokowi berharap keterlibatan dan kerja sama para ahli menghasilkan kebijakan yang lebih baik. “Saya ingin Menteri Koordinator mengundang sebanyak mungkin ahli epidemiologi agar desain kebijakan benar-benar bisa lebih komprehensif,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pelaksanaan PPKM kurang efektif karena mobilitas masyarakat selama periode 11-25 Januari 2021 masih tinggi. Akibatnya, kasus Covid-19 di sejumlah daerah masih terus meningkat.

Jokowi juga mengatakan penerapan sejumlah regulasi PPKM di lapangan masih inkonsisten sehingga banyak yang dilanggar. “Tapi apa yang saya lihat dalam implementasi kami tidak tegas dan tidak konsisten. togel online

Ini baru soal implementasi, “kata Jokowi.” Sehingga saya benar-benar meminta untuk terlibat di lapangan, tapi juga dipersiapkan dengan cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa itu 3M, ”ujarnya.

Sementara itu, kebijakan PPKM saat ini sedang memasuki jilid kedua. Kebijakan yang semula dijadwalkan berakhir pada 25 Januari 2021 itu diperpanjang 14 hari hingga 8 Februari 2021. Pembatasan volume 2 terhadap kegiatan masyarakat tetap diberlakukan di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Tengah. Jawa, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. .

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *