Jokowi menandatangani Perpres, mengesahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer di Kejaksaan Agung

Suratkabarindo – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021. Peraturan yang ditandatangani pada 11 Februari 2021 tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Kantor. Berdasarkan dokumen Perpres yang dapat diunduh Kompas.com dari JDIH Kementerian Sekretariat Negara, ketentuan mengenai ketentuan struktur baru di Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer merupakan unsur pimpinan dalam menjalankan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung di bidang koordinasi hingga penuntutan teknis yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan penanganan perkara penyambungan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung,” bunyi Pasal 25A Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun. 2021.

Berdasarkan Pasal 25B ayat (1), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer bertugas dan melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dan menangani perkara-perkara terkait.

(2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa ruang lingkup koordinasi bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut dan penanganan perkara koneksitas meliputi penyidikan perkara konektivitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada petugas yang menyerahkan perkara. .

Pengajuan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan hakim dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemeriksaan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. togel online

Pengawasan putusan pidana, putusan pembebasan bersyarat, dan perbuatan hukum lainnya di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dan penanganan perkara sambungan.

Pasal 62A menyebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Urusan Pidana Militer dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan bertambahnya susunan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, orgasme Pasal 5 Perpres Nomor 15 Tahun 2021, maka organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:

a. Jaksa Agung;

b. Wakil Jaksa Agung;

c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;

d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;

f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;

g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

g1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;

h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;

i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

j. Staf ahli; dan

k. Pusat.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *