JK: Negara Akan Menjadi Otoriter Jika Kritik Akademik Tidak Ada

Suratkabarindo – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla berharap ke depan tidak ada lagi perundungan terhadap kalangan akademisi yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan memberikan pandangan kritis terhadap pemerintah.

Menurutnya, sudut pandang alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan oleh mereka yang berkuasa agar negara tidak menjadi otoriter.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi pemberitaan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada Komisi Kepegawaian Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Alumni Gerakan Anti Radikalisme ITB. (GAR).

“Bayangkan jika tidak ada satupun akademisi yang membuka jalan alternatif, maka negara menjadi otoriter,” kata Kalla melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/2/2021). Kalla mengatakan, jika ada yang mempertanyakan status Din sebagai ASN. Dengan pandangan kritisnya terhadap pemerintah, partai itu tidak paham hukum.

Menurutnya, Din tidak melanggar kode etik ASN hanya karena kerap mengkritik pemerintah. Sebab, ASN Din tidak dalam struktur pemerintahan, melainkan fungsional akademis. Kalla menjelaskan ASN terbagi dua.

Pertama, mereka yang berada dalam struktur pemerintahan dan tidak boleh mengkritik pemerintah. Kedua, fungsi akademik ASN seperti dosen dan sebagainya. Dalam hal ini Din adalah ASN fungsional akademik. Jika seorang akademisi memberikan pandangan yang bertentangan dengan pemerintah, kata Kalla, hal tersebut tidak melanggar etika ASN.

Karena tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan latar belakang keilmuannya. “Bukan etika mengkritik sebagai ASN, tapi dia menggunakan ilmunya untuk berbicara tentang sesuatu,” jelasnya.

Menurut Kalla, ASN merupakan dosen yang memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah, bukan hanya Din. Ia menyinggung dosen Universitas Indonesia, Faisal Basri, yang juga kerap mengecam penguasa. Padahal, kata Kalla, rektor dari seluruh Indonesia terkadang berbeda pandangan dengan pemerintah dan itu tidak menjadi masalah. togel online

Untuk itu, Kalla meminta semua pihak menghormati pandangan Din yang berpandangan profesional. “Kalau seorang akademisi, meskipun dia ASN, kemudian mengutarakan pandangannya meski berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesional dan itu harus kita hormati,” kata Kalla.

Sebagai informasi, Alumni Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dan BKN atas dugaan pelanggaran disiplin ASN, Selasa (10/11/2020).

Juru bicara GAR ITB Shinta Madesari mengatakan, laporan tersebut telah dirilis sejak 28 Oktober 2020 dan telah dikirim melalui email dan pos ke semua tujuan di dalamnya. “Sebagai tindak lanjut dari laporan ini, pada hari Selasa tanggal 10 November kami bertemu dengan Ketua KASN untuk menyampaikan laporan tertulis secara langsung agar dapat ditindaklanjuti oleh KASN,” ujar Shinta saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (25/10). 13/11/2020).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *