Istana: Pemerintah Tidak Akan Kompromi dengan KKB di Papua

Suratkabarindo – Wakil V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat di Papua.

“Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua yang jelas mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Jaleswari dalam siaran pers yang dikutip Kompas.com, Jumat (12/2/2021).

“Pemerintah bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan yang maksimal bagi seluruh warga negara termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB,” lanjutnya.

Jaleswari menjelaskan, sejak awal 2021, KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban. Bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintah kabupaten.

Terakhir, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 8 Februari 2021. Hal ini menyebabkan warga mengungsi dari rumahnya.

Merujuk pada hal tersebut, ia meminta aparat keamanan mengambil tindakan yang terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat Intan Jaya.

Jaleswari menuturkan, Pemprov Papua saat ini tengah meminta kehadiran Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk kembali ke wilayah kerjanya. “Termasuk meminta Bupati dan jajarannya kembali bekerja di Intan Jaya dan bukan bekerja dari Nabire,” ujarnya.

“Pemerintah pusat mempercayakan kepada Pemprov Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya,” lanjut Jaleswari.

Pemerintah provinsi diharapkan berkoordinasi dengan tokoh adat dan agama setempat. Sedangkan peran pemerintah pusat adalah memberikan dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk memberikan bantuan sosial dan kesehatan.

Jaleswari menambahkan, Provinsi Papua merupakan wilayah yang luas dengan permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan di Intan Jaya sangat spesifik dan tidak mewakili Papua secara umum.

Sebagai bagian dari penyelesaian masalah di Papua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan.

“Saat ini, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 20 Tahun 2020 secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Jaleswari.

“Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui revisi UU Otonomi Khusus Papua yang masih dalam proses,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw dikabarkan mengakui roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya tidak berjalan karena situasi keamanan yang tidak kondusif. togel online

Kondisi keamanan ini membuat Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan jajarannya tidak bisa tinggal di kantor di Kecamatan Sugapa, Ibu Kota Kabupaten, sejak awal 2021.

Paulus mengaku pernah bertemu Natalis di Jayapura beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Natalis mengaku merasa tidak aman di Distrik Sugapa.

“Saya pernah mengundangnya beberapa waktu lalu di Jayapura dan mengatakan bahwa Intan Jaya kurang kondusif karena banyak hal yang membuatnya khawatir,” kata Paulus di Jayapura, Senin (8/2/2021).

Paulus mengatakan KKB secara khusus mengancam Natalis Tabuni. Aparat keamanan, kata Paulus, akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuat situasi keamanan di Intan Jaya kembali kondusif. Paulus juga berharap pemerintah daerah mendukung upaya TNI-Polri dalam merealisasikan rencana tersebut.

“Yang penting Bupati, siapkan fasilitas yang memadai untuk kita perkuat kekuatan kita karena masih ada kelemahan. Untuk membangun sesuatu butuh waktu,” kata Paulus.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *