Inilah alasan Golkar dan Nasdem akhirnya mendukung pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu

Suratkabarindo – Partai Nasdem dan Golkar akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diusulkan Komisi II DPR.

Salah satu isi revisi UU Pilkada yaitu pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 akan terus dilakukan, tanpa dilakukan bersamaan dengan Pilpres 2024.

Golkar dan Nasdem sebelumnya merupakan dua partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah yang tidak sejalan dengan sikap pemerintah terhadap revisi UU Pemilu. Mereka menginginkan adanya revisi UU Pemilu agar Pilkada 2022 dan 2023 bisa dilanjutkan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR dan politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, setiap pembahasan undang-undang harus memiliki kesamaan pandangan, antara pemerintah dan DPR.

Doli mengatakan, pada akhirnya, Golkar memilih bertindak sama dengan pemerintah karena merupakan partai koalisi pemerintah. “Kita sebagai parpol adalah bagian dari pemerintah, harus memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah,” kata Doli seperti dikutip Tribunnews.com, Senin (8/2/2021).

“Terjadi pembahasan yang sangat intensif antara pemerintah dengan pimpinan parpol, sehingga pada akhirnya kita punya satu kesimpulan, kita tunda pembahasan revisi UU Pemilu,” kata Doli. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa yang juga Ketua DPP Nasdem.

Ia beralasan DPR dan pemerintah tidak bisa melakukan revisi UU Pemilu sendirian. Saan mengatakan, kedua pihak harus memiliki satu pemikiran terkait revisi UU Pemilu. Ia mengatakan, ada berbagai pertimbangan dari Nasdem sehingga pada akhirnya tidak menginginkan revisi UU Pemilu yang sekarang. togel online

Saan mengatakan, keputusan Nasdem diambil setelah sejumlah pimpinan partai berdiskusi dengan pemerintah. “Pimpinan partai dan pemerintah juga banyak berdiskusi, banyak membicarakan kondisi kebangsaan kita saat ini, dan mungkin hal-hal yang mendesak harus ditangani bersama,” kata Saan.

Selain itu, kata Saan, kesamaan Nasdem dengan pemerintah dalam revisi UU Pemilu juga bertujuan untuk menjaga kekompakan partai koalisi pemerintah. Menurutnya, ini merupakan bagian penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami tidak ingin berkoalisi mengenai kebijakan pemerintah yang berbeda di antara kita antara negara dan partai. Mudah-mudahan ini bisa ditunda sementara, dan ke depan pemerintah dan pimpinan partai bisa berdiskusi dengan pertimbangan baru. Saat ini kita ikuti semua keputusan pemimpin partai kami, “kata Saan.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *