Home Berita Kisah Aktivis dan Warga yang Diduga Mengalami Kriminalisasi oleh Polisi

Suratkabarindo – Sejumlah aktivis dan masyarakat memberikan kesaksian tentang dugaan kriminalisasi yang dialami aparat penegak hukum. Kesaksian tersebut disampaikan secara online dalam diskusi yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (9/2/2021).

Seorang aktivis berinisial SA mengaku ditangkap dan divonis 9 bulan penjara karena divonis bersalah dalam kasus makar pada 2019.

SA mengatakan penyidik ​​Polda Metro Jaya berusaha mengarahkan SA sebagai konduktor intelektual dalam kasus tersebut. Sementara itu, SA mengaku tidak tahu menahu soal tuduhan penyidik ​​terhadap dirinya, yakni pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi di depan Istana Merdeka 2019.

saat itu. Sudah saya sampaikan kepada penyidik ​​bahwa saya tidak tahu dari mana asal bendera Bintang Kejora, tidak ada rencana apapun untuk mengibarkan bendera tersebut, saya juga tidak memegang dan mengibarkan bendera Bintang Kejora, “kata SA.

Menurut SA, penyidik ​​yang Penanganan kasus ingin menunjukkan bahwa demonstrasi damai oleh SA memicu kerusuhan di Papua. “Padahal tidak. Peristiwa di Papua dipicu oleh rasisme di Surabaya.

Namun yang berwajib tidak menggunakan pisau analisis hukum, tetapi pisau politik, bahwa kami di Jakarta adalah kelompok yang turut menyebabkan kerusuhan di Manokwari, Sorong, Papua. tindakannya dilakukan sebelum kita ambil, “ujarnya.

Selain SA, ada DP, seorang warga yang dijatuhi hukuman majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan hukuman 2 bulan 15 hari kurungan karena merusak aset milik perusahaan swasta di Waduk Sepat, 2018.

DP mengatakan tidak pernah melakukan perusakan.

Bahkan, saat melihat ke Waduk Sepat, bersama beberapa warga lainnya, DP juga didampingi aparat kepolisian setempat dan aparat keamanan dari perusahaan swasta.

“Saat itu semua orang tahu memang ada kerusakan pintu air Waduk Sepat. Bukan saya yang merusaknya, tidak ada saksi yang hadir di persidangan yang mengatakan saya yang merusak,” kata DP. Kasus DP cukup unik.

Ia mengaku belum dibebaskan dari Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur saat penahanannya sudah berakhir. Saat itu, dia mengaku belum dibebaskan karena jaksa masih mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

“Saya baru dibebaskan tiga hari setelah masa tahanan saya berakhir. Jadi saat itu saya ditahan beberapa hari tanpa kepastian hukum,” ujarnya. togel online

Proses kriminalisasi tersebut disinyalir juga didapatkan oleh seorang warga berinisial MS di Sulawesi Selatan. Pada 2017, MS ditangkap bersama tiga orang penanggung jawab Badan Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan dan Kehutanan (BPPHLHK) karena melakukan tindakan penanggulangan kehutanan.

Saat itu, MS mengaku hanya menebang pohon di kebun sendiri. “Saat itu kami divonis 13 bulan penjara, tapi saat itu majelis hakim memutuskan kami dibebaskan,” kata MS.

Kesaksian ketiganya ada dalam Laporan Riset Praktik Penahanan di Indonesia yang dilakukan oleh YLBHI. Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnama Sari mengatakan, hasil penelitian tersebut akan diluncurkan pada Kamis (11/2/2021).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *