Hanura Anggap Rencana Kenaikan Ambang Batas Parlemen dalam RUU Pemilu Korupsi Suara Rakyat

Suratkabarindo – Gede Pasek Suardika, Sekretaris Jenderal Partai Hanura, menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang sedang diproses DPR.

Pasek menilai ketentuan dalam rancangan sementara RUU, seperti kenaikan ambang batas parlemen atau ambang batas parlemen (PT), bisa menyia-nyiakan suara sah rakyat.
“Aturan menaikkan PT, membuat PT setingkat dengan hitungan nasional dan menurunkan dapil adalah korupsi pada suara sah rakyat.

Karena bisa berlipat ganda suara sah rakyat yang hilang, “kata Pasek saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

Pasek mengatakan, partai besar di DPR harus percaya diri dalam menghadapi setiap pemilihan umum tanpa harus mengubah peraturan perundang-undangan.

“Suara sah rakyat harus dijaga dan dilindungi dalam UU Pemilu agar sebanyak-banyaknya dimutasi oleh wakilnya di parlemen,” ujarnya.

Apalagi, Pasek mendukung jika pemerintah menolak membahas revisi UU Pemilu dengan DPR.
“Selain musim pandemi, ada juga hal-hal yang lebih mendesak untuk diurus DPR daripada mengurus sendiri,” pungkasnya. Sebelumnya, DPR sedang mengerjakan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

RUU ini masuk dalam daftar 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Komisi II DPR mengusulkan revisi UU Pemilu ke Badan Legislasi (Baleg), Senin (16/11/2020). dengan alasan ada pasal yang tumpang tindih dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Sedangkan pada RUU Pemilu sementara, terdapat perubahan ketentuan terkait dengan threshold Parlemen (PT) yaitu Pasal 217 yang mengatur PT sebesar 5 persen. togel online

Kemudian, Pasal 566 dan Pasal 577 mengatur bahwa ambang batas DPRD provinsi ditetapkan sebesar 4 persen dari suara sah nasional. Sedangkan ambang batas DPRD kabupaten / kota minimal 3 persen.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *