Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Suap

Suratkabarindo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penetapan Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (26/2/2021) malam di Sulawesi Selatan.

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. “KPK menetapkan tiga tersangka. Pertama, sebagai penerima, yakni NA dan ER bersaudara.

Kedua, sebagai pemberi AS bersaudara,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam press order yang dilihat di kanal Youtube KPK, Minggu (28/2 / 2021) sekitar pukul 00.45 WIB.

Firli menuturkan, Edy Rahmat (ER) merupakan Sekretaris Dinas Penguji Tanah Rawa (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Agung Sucipto (AS) adalah kontraktor.

Dalam operasi penangkapan KPK, enam orang dipenjara yakni AS, NY, SB, ER, IF, dan NA di tiga tempat berbeda di Sulawesi Selatan, Jumat (26/2/2021) sekitar pukul 23.00 WITA.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini, Tim KPK menyembunyikan 6 (enam) orang pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di 3 tempat berbeda di Sulawesi Selatan yaitu Balai Pelayanan UGD di kawasan Hertasening, jalan raya Bulukumba dan Gubernur Sulawesi Selatan., ‚ÄĚjelas Firli.

Firli menuturkan, kronologis penangkapan berawal dari informasi publik tentang dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara. Ia menerima laporan dari publik bahwa AS akan memberikan sejumlah uang kepada NA melalui perantara ER sebagai representasi dan kepercayaan NA. togel online

Nurdin Abdullah dan ER ditetapkan sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Apakah mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mekanismenya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 sd 1 KUHP. Sedangkan AS ditetapkan sebagai tersangka pemberi.

AS diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 sd 1 KUHP, kata Firli.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *