Dukung Jokowi, Ketua DPD: Kepala Daerah Harus Hati-hati Membuat Kebijakan Terkait Pemulihan Ekonomi

Suratkabarindo – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti mendukung Presiden Joko Widodo yang meminta para kepala daerah berhati-hati dalam membuat kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Saya mendukung langkah Presiden di tengah pandemi ini, agar perekonomian tetap berjalan positif,” kata La Nyalla seperti dikutip Antara, Kamis (11/2/2021).

Ia menilai, pernyataan Presiden dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah merupakan sesuatu yang positif.

Karena itu, La Nyalla meminta eksekutif memperhatikan hal ini dengan serius. “Ini akhirnya menghambat perekonomian, karena praktek tidak adil yang dilakukan oleh kepala daerah seperti ini, Presiden harus tahu,” jelasnya.

Menurutnya, terhambatnya kegiatan ekonomi di daerah berpotensi memperburuk kegiatan ekonomi nasional. Padahal, kata dia, ada konsekuensi jika hal ini terus berlanjut, yakni diperkirakan akan semakin dalam kontraksi ekonomi.

Padahal, kata dia, pemerintah harus mendorong kegiatan ekonomi di daerah untuk mendukung kinerja perekonomian nasional.

“Semuanya harus berjalan. Selain penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing, perekonomian daerah juga harus didorong bahkan ditingkatkan untuk menekan laju inflasi,” ujarnya.

La Nyalla juga meminta para kepala daerah mulai meningkatkan produktivitas ekonomi di berbagai sektor unggulan. Ini untuk menciptakan ketahanan dan kekuatan baru di daerah pasca pandemi Covid-19.

“Jadi setelah pandemi kita siap menghadapi norma normal seperti biasa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dengan gagasan lockdown secara menyeluruh dalam penanganan pandemi Covid-19. Jokowi mencontohkan kebijakan lockdown di sejumlah negara, kota, dan wilayah di dunia yang berdampak pada perekonomian rakyat. togel online

“Melihat proses yang dilakukan oleh negara lain, mengunci seluruh negeri, mengunci satu provinsi, satu kota, perekonomian sedang terpuruk. Hati-hati dengan ini,” kata Jokowi, saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Munas VI Perhimpunan Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi) 2021, di Istana Negara, secara virtual di YouTube di Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

Jokowi menilai, jika pemerintah daerah ingin mengambil opsi lockdown policy, sebaiknya cakupannya kecil. Dia menyebutnya micro-lockdown. Penerapannya bisa menyasar wilayah skala kecil seperti satu desa, satu kelurahan, RW atau RT. “Sehingga tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *