Dituding MAKI lalai izin penggeledahannya, KPK: Belum semua penyidikan sudah detail ke publik

Suratkabarindo – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan pencabutan izin penggeledahan terkait kasus korupsi kepada Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan penelantaran itu terkait kasus yang menjerat dua mantan menteri, yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa MAKI telah mengajukan pengaduan ke Dewan Pengawas KPK.

“Setelah kami periksa ternyata ada laporan pengaduannya,” kata Ali seperti dikutip dari Tribunnews, Jumat (12/2/2021).

Ali mengatakan KPK mengapresiasi pengaduan yang disampaikan sebagai partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus KPK. Meski demikian, Ali menegaskan, seluruh proses penyelesaian perkara yang dilakukan KPK selalu mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Ia mengatakan, kegiatan investigasi yang diklaim KPK juga tidak harus disampaikan secara detail kepada publik. “Karena tentunya ada beberapa bagian dari strategi penyidikan kasus yang sedang berjalan itu merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Ali.

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya menemukan dugaan pengabaian kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. togel online

Boyamin menuturkan, dugaan pencabutan izin penggeledahan tersebut berdasarkan kewenangan MAKI dari pemberitaan di media massa yang sangat sedikit memberitakan kegiatan penggeledahan terkait kedua kasus tersebut.

Padahal, menurut dia, Dewan Pengawas KPK sudah banyak memberikan izin penggeledahan dalam dua kasus tersebut. “Kalau bisa menduga, kami perkirakan ada puluhan izin penggeledahan di kedua kasus tersebut, namun hingga saat ini belum ada penggeledahan kurva yang dilakukan dengan baik sehingga menghemat penanganan perkara,” kata Boyamin.

Lebih lanjut, Boyamin berharap Dewan Pengawas KPK segera memanggil tim penyidik ​​kasus Juliari dan Edhy. Hal ini, menurut dia, perlu dilakukan untuk memastikan penggeledahan sudah dilakukan perizinan dan perizinan yang layak atau belum. “Kalau kemudian ada kelalaian, minta teguran dan terapkan ketentuan yang berlaku,” kata Boyamin.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *