Didanai Pemerintah, Pemerintah Daerah Diminta Segera Bentuk Posko Covid-19 Desa

Suratkabarindo – Pemerintah daerah diharapkan segera membentuk posko penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan / desa dan kecamatan.

Pembentukan posko ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan hasil rapat koordinasi antara Satgas Penanganan Covid-19 dengan sejumlah pejabat kementerian / lembaga serta kepala desa / desa di seluruh Indonesia.

“Kami berharap dalam waktu dekat pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan dapat membentuk posko di daerahnya masing-masing,” kata Wiku dalam jumpa pers yang disiarkan di Sekretariat Presiden YouTube, Kamis (4/2/2021).

Untuk memastikan keberlangsungan pos regional ini, kata Wiku, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana. “Ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari APBD kabupaten / kota,” ujarnya.

Sesuai arahan Presiden, penanganan pandemi Covid-19 perlu dilakukan melalui pendekatan mikro yang meliputi RT, RW, desa, desa, banjar, dan / atau nagari. Pendekatan tingkat mikro ini melibatkan peran berbagai elemen, mulai dari TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan pos adalah lokasi atau tempat yang menjadi pusat komando operasi penanganan Covid-19. Posko berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengontrol, memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan penanganan Covid-19 di suatu daerah.

Posko tersebut akan beranggotakan unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan sejumlah unsur lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ekonomi, Puskesmas, PKK, dan masyarakat lain yang berada di bawah naungan tersebut. komando Satgas Penanganan Covid-19 regional.

Wiku mengatakan, secara operasional posko berfungsi sebagai penggerak perubahan perilaku warga, pengabdian masyarakat, pusat kendali informasi, hingga penguatan pelaksanaan 3T atau pengujian, penelusuran dan pengobatan di desa.

“Pada prinsipnya posko yang tersebar secara nasional berfungsi untuk memfasilitasi proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan tentunya pemulihan ekonomi,” jelas Wiku.

Nantinya, pos-pos wilayah secara rutin diawasi oleh Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai kementerian / lembaga untuk memastikan efektivitasnya. togel online

“Saya berharap informasi ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga kedepannya masyarakat juga bisa ikut memantau kinerja posko di daerahnya masing-masing,” kata Wiku.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *