Buzzer satire, Kalla: Pertanyaan saya sederhana, Bagaimana Anda mengkritik?

Suratkabarindo – Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla menyindir buzzer yang salah menafsirkan pertanyaannya tentang bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Hal itu disampaikan Kalla pada Forum Demokrasi PK Sejahtera, Jumat (12/2/2021).

“Ini murni pertanyaan dan mendapat banyak tanggapan berbeda, terutama buzzer ini. Ini kesan bahwa bertanya jangan sampai mengkritik. Padahal pertanyaan saya sangat sederhana, bagaimana mengkritisi, ”kata Kalla dalam tulisannya. keterangannya, Senin (15/2/2021).

Kalla menuding buzzer tersebut antikritik atas masukan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Jadi saya salah kalau ditanya? Dari situ terlihat karakter buzzer yang mempertanyakan pertanyaan tersebut. Artinya mereka anti kritik dan terhadap Jokowi, buzzer,” kata Kalla.

Pria yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menjelaskan, pertanyaan tersebut sebenarnya mewakili kegelisahan publik. Apalagi pertanyaannya juga ditujukan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri.

Oleh karena itu, pihaknya berharap buzzer tidak terlalu reaktif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Sejalan dengan itu, lanjut Kalla, kritik publik sangat penting dalam pemerintahan yang demokratis. Sebab, kritik ini bisa menjadi koreksi jalannya pemerintahan.

“Jika pemerintah menginginkan cara yang demokratis, yang penting check and balancing dan yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan dan adil, bagaimana mengkritik tanpa dipanggil polisi?” kata Kalla.

Kalla pun mengapresiasi tanggapan Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman yang menjelaskan cara mengkritisi pemerintah. Menurutnya, penjelasan tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi salah tafsir. “Ini penting.

Karena maksud saya mengajukan pertanyaan seperti itu dan yang terlontar dari hati saya adalah ingin melihat bagaimana membuat pemerintahan ini baik dan masyarakat juga baik, tidak disalahartikan dan diberi berbagai tafsir,” ujarnya. .

Dikutip dari Tribunnews.com, Kalla mengajukan pertanyaan tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo sehingga publik akan mengkritiknya. Kalla menekankan pentingnya check and balances dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebab, perlu ada kritik dalam penyelenggaraan demokrasi. “Harus ada check and balance, harus ada kritik dalam pelaksanaannya.

Meski mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘tolong kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana mengkritisi pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu bagian dari upaya kita, ”ujarnya.

Sementara itu, Fadjroel menegaskan, jika publik melontarkan kritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, sudah pasti tidak akan berhadapan dengan hukum. “Jadi kalau mengkritisi menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan pasti tidak ada masalah. togel online

Karena kewajiban pemerintah / negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali,” katanya. ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (13/2/2021).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *