BPBD: Tidak diwajibkan membawa Kartu Keluarga bagi warga yang terkena bencana untuk mengambil sembako

Suratkabarindo – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar Darno Majid membantah warga terdampak bencana diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) untuk mengambil bantuan sembako.

Menurut dia, penggunaan KK hanya untuk pendataan jumlah warga di salah satu posko. “Jadi kita bisa mencatat jumlah pengungsi. Jadi tidak ada syaratnya.

Karena kita harus valid agar dapur umum bisa kita pindahkan ke sana,” kata Darno dalam diskusi online, Sabtu (6/2/2021).

Darno mengatakan, persoalan tersebut muncul karena beberapa warga yang datang meminta sembako dan mengaku berasal dari salah satu posko. Namun untuk mendata berapa jumlah keluarga yang ada, pihaknya meminta kepada KK.

“Bagaimana kita bisa memberikan pendampingan ke pokso jika tidak ada data yang valid. Saya klarifikasi bahwa persyaratan KK untuk pendampingan tidak ada,” ujarnya. Sebelumnya, dilansir suratkabarindo.com, sejumlah warga terdampak gempa di Sulbar memprotes kebijakan kewajiban membawa keluarganya mengambil bantuan dari Dinas Sosial. togel online

Protes sejumlah korban gempa terjadi di depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju. “Masak tidak dikasih, harus ada KK, katanya. Bagaimana kalau ada KK, bagaimana kalau rumahnya dikubur,” kata Slamet Riyadi, korban gempa.

Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju mewajibkan korban yang ingin mendapat bantuan sembako untuk menunjukkan keluarganya agar bantuan tersebut tepat sasaran. Namun, setelah aksi protes meletus, pihak sosial meninjau kembali kebijakan keharusan membawa kartu keluarga.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *