Bicara Indeks Demokrasi Indonesia, Syaikhu menyinggung Kasus FPI dan Rumusan UU Cipta Kerja

Suratkabarindo – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, Economist Intelligence Unit baru saja merilis laporan terbaru indeks demokrasi negara-negara di dunia pada tahun 2020.

Indeks demokrasi Indonesia, kata Syaikhu, mengalami penurunan dengan skor 6,3 yang membuat itu skor terendah sejak 14 tahun lalu. “Yang membuat kami sedih, Indonesia masuk dalam kategori demokrasi cacat,” kata Syaikhu di Forum Demokrasi Nasional PKS DPR RI, Jumat (12/1/2021).

Selain itu, kata Syaikhu, kebebasan sipil di Indonesia merupakan salah satu indikator yang memiliki skor rendah yaitu 5,59. “Data ini tidak dapat disangkal jika kita merefleksikan bersama bagaimana proses demokrasi yang berlangsung di negara kita belakangan ini,” ujarnya.

Syaikhu mengatakan, setidaknya ada empat catatan penting tentang penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang terdiri dari aspek partisipasi masyarakat, kebebasan sipil, jaminan hak asasi manusia, dan penegakan hukum.

Pada aspek partisipatif publik, menurut Syaikhu, penilaian publik dalam proses perumusan kebijakan sudah sangat terkikis. “Misalnya yang paling kentara dan terlihat pada saat penyusunan RUU Cipta Kerja, setidaknya masyarakat terlibat penuh dalam proses perumusannya,” kata Syaikhu.

Berbagai aksi masyarakat tersebut, kata dia, seolah-olah hanya gaya windy oleh pembuat kebijakan. Padahal, menurut Syaikhu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemudian, dalam aspek kebebasan sipil, lanjut Syaikhu, berdasarkan data Kontras, kebebasan sipil di Indonesia semakin terancam. Data Kontras yang dirilis pada 2020, kata dia, menunjukkan bahwa selama setahun terakhir, terdapat 158 ​​kasus terkait pelanggaran, pembatasan dan penyerangan terhadap kebebasan sipil yang meliputi hak berserikat, hak berkumpul dan hak berekspresi. togel online

Padahal, menurut Syaikhu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 e ayat 3 telah memberikan jaminan kebebasan sipil. Lebih lanjut, kata Syaikut, aspek penjaminan HAM juga mengalami krisis.

Ia mengatakan telah terjadi intimidasi di kalangan mahasiswa, jurnalis, dan aktivis yang mencoba mengkritisi pemerintah. Termasuk kasus penembakan terhadap unit paramiliter FPI yang dinilai banyak pihak, salah satunya Amnesty International sebagai tindakan pembunuhan di luar hukum yang melanggar hak asasi manusia, kata Syaikhu. Sedangkan menurut Komnas HAM, terjadi pelanggaran HAM dalam penembakan 4 anggota tentara FPI. Komnas HAM menyebut penembakan itu sebagai “pembunuhan di luar hukum”.

Terakhir, mantan Wali Kota Bekasi itu mengatakan, penegakan hukum saat ini terkesan tajam terhadap rakyat kecil dan mereka yang kritis terhadap kekuasaan dengan berbagai tudingan.

Namun, katanya, hal itu sangat blak-blakan kepada mereka yang telah menjadi penjahat negara. “Sampai saat ini kami masih mempertanyakan tindak lanjut kasus Harun Masiku, Djoko Tjandra, proses penembakan hukum dalam penembakan 6 tentara FPI dan kasus mereka yang jelas-jelas membuat ujaran kebencian, provokatif, bahkan ujaran rasial seolah-olah ini tidak valid, “kata Syaikhu. Padahal substansi demokrasi adalah perwujudan rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ujarnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *