Berubah 180 derajat, AHY tidak lagi menyeret Jokowi ke dalam Konflik Internal Demokrasi

Suratkabarindo – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak lagi membawa Presiden Joko Widodo ke dalam konflik internal partai.

Melalui keterangan tertulisnya, AHY membenarkan bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui adanya upaya untuk mengeluarkan sekelompok orang yang ingin mencopotnya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

“Saya mendapat sinyal bahwa Presiden tidak tahu apa-apa tentang keterlibatan salah seorang bawahannya. Ini hanya tipuan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti kader,” kata AHY.

AHY juga menyatakan, hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat serta Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup baik.

Ia mengatakan memang ada pihak yang ingin memisahkan hubungan baik Jokowi dan SBY dengan menggulirkan isu kudeta di Partai Demokrat. “Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik, tapi kelompok ini berusaha untuk memecah-belah hubungan yang terjalin dengan baik,” kata AHY.

Menurut AHY, pihaknya terus memantau dan menerima laporan dari kader terkait upaya kudeta di Partai Demokrat. Dia menuturkan, awalnya pelaku gerakan mencoba mempengaruhi pemilih dengan cara mempengaruhi pejabat DPD dan DPC serta mantan pengurus.

Kemudian, kata AHY, pelaku G-30-S mengaku telah mengumpulkan puluhan bahkan ratusan suara untuk bisa menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), meski hanya hoax. Padahal, AHY menegaskan, masalahnya adalah masalah eksternal.

Yakni kelompok ini sangat menginginkan seseorang menjadi calon presiden pada 2024 dengan menjadi Ketua Umum PD melalui KLB, kata AHY. Sikap AHY kini berubah 180 derajat. Sebelumnya AHY dan Demokrat sebenarnya mencurigai keterlibatan Jokowi dalam upayanya mencopot dari kursi ketua.

Hal ini, menurut Demokrat, ditandai dengan dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang berdiskusi dengan sejumlah anggota Partai Demokrat dan membahas pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggantikan AHY. dari kemudi.

AHY bahkan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi keterlibatan salah satu pejabatnya, Moeldoko, dalam konflik internal Demokrat.

Melalui surat tersebut, AHY ingin memastikan apakah Presiden Jokowi akan menyetujui tindakan Moeldoko yang disebut-sebut berusaha menggulingkan AHY demi pemilihan presiden 2024.

Sejumlah elite Demokrat bahkan mendesak Jokowi menjawab surat AHY tersebut. Istana, melalui pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, akhirnya menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan membalas surat tersebut karena merupakan domain internal Partai Demokrat.

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik juga mengecam Jokowi karena tidak membalas surat AHY. “Pak Jokowi mau cuci tangan? Kalau begitu, tidak boleh,” kata Rachland saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Ia menilai, Presiden tidak boleh mengabaikan surat yang dikirim AHY. Surat itu menurut Rachland perlu dibalas Presiden untuk memberi sinyal kuat bahwa praktik pengambilalihan paksa partai politik bukanlah hal yang tepat. togel online

“Presiden harus memberikan pesan yang kuat bahwa praktik pengambilalihan paksa partai politik itu salah dan buruk,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, praktik pengambilalihan paksa tidak hanya menimpa Demokrat, tapi juga menimpa PDI-P, partai asal Jokowi, beberapa waktu lalu. Menurutnya, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk warisan politik masa lalu.

“Oleh karena itu, Presiden tidak boleh mentolerir praktik politik yang sama atau meniru orang-orangnya sendiri,” jelas Rachland. Lebih lanjut, Rachland menegaskan, pihaknya tidak akan merasa dirugikan jika Presiden Jokowi memilih bersembunyi di balik teka-teki soal sikapnya.

Namun, dia berharap Presiden bisa dijauhkan dari keragu-raguan dan kekacauan politik.

“Di sisi lain, harus dipilih keputusan yang kuat dan bermartabat. Bukan hanya demi menjaga demokrasi. Tapi juga demi kehormatan Keraton,” kata Rachland.

Strategi berbeda

Menanggapi perubahan sikap AHY dan Demokrat dengan tidak lagi menyeret Jokowi dan Istana ke dalam konflik internal, pengamat politik Hendri Satrio menilai putra sulung SBY itu sudah mulai berpikir jangka panjang.

Ia menilai AHY kini telah menyadari bahwa menjaga komunikasi yang baik dengan Jokowi dan Istana jauh lebih menguntungkan daripada menempatkan posisi tatap muka seperti sebelumnya.

Dia menilai langkah AHY dengan tidak lagi menyeret Jokowi ke dalam konflik internal Demokrat sudah tepat karena akan mereduksi medan pertempuran. Dengan demikian internal Demokrat bisa lebih fokus menangani pihak-pihak yang ingin mencopot AHY dari kursi ketua.

“Setelah ini, tampaknya pertempuran akan menempatkan Moeldoko sendirian setelah Pak Jokowi ditarik keluar oleh AHY. Pertarungan ini akan lebih kecil dan akan lebih cepat dipadamkan,” kata Hendri.

“Langkah bagus dan langkah yang baik bagi AHY untuk tidak mengundang penguasa untuk memasuki pertarungan politik yang sebenarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengganggu, ”lanjutnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *