Bertemu Demokrat di MPR, Natalius Pigai Sebut Otsus Papua Tak Relevan

Suratkabarindo – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan kebijakan otonomi khusus (otonomi) Papua sudah tidak relevan lagi dengan era modern di Papua.

Pasalnya, dia menilai status otonomi Papua dan restoran menu otonom baru (DOB) di Papua serta kebijakan turunan lainnya bukan lagi kebijakan yang perlu diterapkan pemerintah. Kebijakan seperti itu sudah tidak relevan lagi di era modern di Papua.

Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk membekukan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 tahun 2021, “kata Pigai dalam tulisan tertulis, Senin (15/2/2021).

Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Ketua MPR Partai Demokrat Benny K Harman di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin. Artinya, cerita tersebut membahas banyak hal terkait dengan kondisi bangsa dan negara saat ini, salah satunya tentang Otonomi Khusus Papua.

Ia menilai UU Otonomi Khusus Papua sudah berjalan selama 20 tahun. Namun pelaksanaannya belum efektif dan efisien. “Oleh karena itu, sehubungan dengan berakhirnya UU Otsus, masyarakat Papua menolak melanjutkan kebijakan Otonomi Khusus Papua,” ujarnya.

Pigai menyarankan agar Presiden Jokowi membekukan implementasi undang-undang tersebut sebelum bernegosiasi dengan Papua. Dia melanjutkan, sebelum perundingan dilakukan, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan (Perpu) terkait Papua.

Pigai mengaku sangat berharap pemerintah bisa melakukan perundingan dengan masyarakat Papua. “Negosiasi bisa dilakukan mulai sekarang hingga 2024. Hasil perundingan akan menentukan status Papua ke depan,” ujarnya. togel online

Sebelumnya, DPR menyetujui keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua pada Rapat Paripurna DPR, Rabu (10/2/2021).

Willem Wandik, Anggota Komisi V DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, mengatakan pembahasan RUU Otonomi Papua (RUU) dimaknai sebagai solusi konstitusional dan kedaulatan Indonesia. “Oleh karena itu, rancangan otonomi khusus tidak bisa sepihak (sepihak),” ujarnya, seperti keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (11/2/2021).

Hal tersebut ia sampaikan saat interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021). Willem berharap rencana pembahasan RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mendapat perhatian yang lebih komprehensif. “Padahal saat ini pembentukan Pansus masih atas inisiatif pemerintah. Saya kira kita punya cukup waktu untuk tiga tahun ke depan untuk merampungkan RUU tersebut,” ujarnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *