Berkarya Minta Pasal-pasal yang Mengebiri Partai Kecil Dihapus, Jika RUU Pemilu Tetap Dibahas

Suratkabarindo – Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Dia meminta pemerintah dan DPR fokus menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Perubahan dan evaluasi UU Pemilu harus dilakukan lima kali berturut-turut atau 25 tahun sekali,” kata Badaruddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/2/2021).

Namun, kata Badaruddin, jika pembahasan RUU Pemilu masih dipaksakan, maka pasal-pasal yang merugikan partai kecil harus dihapus.

Dia menolak ketentuan dalam draf RUU Pemilu yang memuat kenaikan ambang batas Parlemen (PT) menjadi 5 persen.

“Menolak rumusan amandemen undang-undang, terutama pasal yang mengatur PT dengan 5 persen DPR, 4 persen DPRD provinsi, 3 persen DPRD kabupaten / kota,” ujarnya.

Selain itu, Badaruddin mengusulkan agar RUU Pemilu menetapkan partai yang kadernya terbukti melakukan korupsi dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilarang ikut pemilu.

Minimal, kata dia, di daerah pemilihan (dapil) asal kader tersebut.

Lebih lanjut, Badaruddin meminta DPR dan pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak dalam pembahasan RUU Pemilu, terutama yang melibatkan pihak di luar parlemen.

“Kalau pembahasan berlanjut, utamakan demokrasi yang berpihak pada rakyat dalam kerangka NKRI,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR sedang mengerjakan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). RUU ini masuk dalam daftar 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. togel online

Komisi II DPR mengusulkan revisi UU Pemilu ke Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (16/11/2020) dengan alasan ada pasal yang tumpang tindih dalam UU Pemilu dan UU Pemilu.

Sedangkan pada RUU Pemilu sementara, terdapat perubahan ketentuan terkait dengan threshold Parlemen (PT) yaitu Pasal 217 yang mengatur PT sebesar 5 persen.

Kemudian, Pasal 566 dan Pasal 577 mengatur bahwa ambang batas DPRD provinsi ditetapkan sebesar 4 persen dari suara sah nasional. Sedangkan ambang batas DPRD kabupaten / kota minimal 3 persen.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *