Beda Sikap Jokowi terhadap Pilkada 2020 dan 2022-2023

Suratkabarindo – Presiden Joko Widodo menginginkan pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sikap Presiden Jokowi ini berbeda dengan keinginan sejumlah partai yang menginginkan pilkada serentak digelar pada 2022 dan 2023 dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Presiden Jokowi menginginkan Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU Pilkada dilakukan lebih dulu. Ia tidak ingin ketentuan dalam undang-undang yang belum dilaksanakan direvisi terlebih dahulu tanpa mengetahui hasil pelaksanaannya.

Apalagi, menurut Jokowi, revisi UU Pilkada membutuhkan banyak tenaga. Dia menilai energi besar ini harus difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Sikap Jokowi dalam mendukung Pilkada 2020

Sikap Jokowi yang tidak mendukung pelaksanaan pilkada serentak pada 2022 dan 2023 karena alasan tersebut, terutama alasan pandemi Covid-19, juga dipertanyakan.

Direktur Eksekutif Riset dan Konsultasi Voxpol Pangi Syarwi Chaniago mempertanyakan alasan pemerintah menggunakan Covid-19 sebagai alasan untuk menolak pembahasan revisi UU Pemilu yang berpuncak pada pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023.

Pasalnya, pada 2020 mendatang, pemerintah tetap ngotot melaksanakan pilkada serentak meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Saat itu, pemerintah berdalih Pilkada 2020 tetap digelar untuk melindungi hak konstitusional rakyat. Selain itu, pemerintah juga berdalih tidak ingin daerahnya terlalu lama dipimpin oleh Pjs Pilkada 2020.

Pangi juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menggunakan alasan yang sama untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 melalui revisi UU Pemilu.

Pasalnya, akan banyak Plt kepala daerah yang menunggu jika pilkada dilaksanakan serentak pada 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Hal ini terjadi karena sejumlah daerah yang seharusnya menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2022 dan 2023 tidak dapat menyelenggarakannya dan posisi kepala daerah akan diisi oleh Plt hingga tahun 2024.

“Saya kira pemerintah saat ini sedang dilanda amnesia, mengapa begitu cepat melupakan argumen yang mereka gunakan untuk memaksa pelaksanaan pilkada tahun lalu?” kata Pangi kepada Suratkabarindo, Senin (1/2/2021).

“Apa karena menantu Presiden sudah selesai ikut partai pilkada, dan memenangkan Pilkada Solo dan Medan sehingga Presiden tidak mendukung semua pilkada serentak 2022-2023,” lanjut Pangi kepada Suratkabarindo, Senin (1/2/2021).

Dia juga meminta pemerintah melihat masalah ini secara keseluruhan dan terjebak pada kepentingan politik jangka pendek.

Menurut Pangi, banyak kerugian jika Presiden Jokowi memaksa pilkada serentak digelar bersamaan dengan Pilkada 2024 dengan menolak revisi UU Pilkada.

Ia memprediksi penumpukan pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada secara serentak pada 2024 akan menimbulkan risiko yang besar.

“Akan sangat beresiko terjadi keributan besar-besaran di masyarakat. Selain itu, pilkada yang menumpuk serentak membutuhkan tenaga dan menguras tenaga KPU dalam penyelenggaraannya, ”kata Pangi.

“Bawaslu, MK juga akan kewalahan karena banyaknya kasus sengketa pilkada. Belum lagi berpotensi terulang kembali tragedi petugas KPPS yang meninggal dunia karena proses penghitungan suara yang memakan waktu berhari-hari dan memakan waktu lama. waktu, ”lanjutnya. togel online

Saat ini, sembilan fraksi di DPR terpecah dengan ketentuan baru dalam RUU Pemilu.

Beberapa fraksi ingin melaksanakan Pilkada sesuai amanat Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu Pilkada serentak dilaksanakan pada November 2024.

Sementara itu, beberapa fraksi lain mendorong pelaksanaan Pilkada sesuai dengan ketentuan dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yaitu pada tahun 2022 dan 2023. PKB, PAN, dan Gerindra.

Adapun Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS menginginkan pilkada serentak dilaksanakan pada 2022 dan 2023 melalui revisi UU Pilkada.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *