Asosiasi Korban Disebut Tiga Pihak Yang Sering Menggunakan Pasal Karet UU ITE

Suratkabarindo – Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE) membagi tiga pihak yang kerap menggunakan pasal karet dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk melaporkan seseorang.

Koordinator ITE Paku Muhammad Arsyad mengatakan ketiga pihak tersebut adalah pemerintah atau pejabat negara, investor atau pengusaha, dan penegak hukum. Menurut Arsyad, tiga pihak tersebut didapatnya dari pengakuan anggota Paku ITE yang merupakan penyintas yang dinilai melanggar UU ITE.

“Pejabat negara paling banyak melapor, karena banyak yang mengeluhkan kritik terhadap program atau kinerja pemerintah di pusat dan daerah,” kata Arsyad dalam diskusi online yang digelar PETA ITE dan Safenet, Jumat (19/2/2021).

“Ada yang dilaporkan memfitnah,” katanya. Aryad melanjutkan, pengusaha atau perusahaan kerap melaporkan seseorang menggunakan UU ITE. Ia mengatakan, dulu perusahaan menggunakan UU ITE untuk melaporkan pekerjanya yang menuntut hak terkait pesangon, atau saat ada pemecatan sepihak.

“Banyak buruh yang diberitakan UU ITE karena menuntut haknya seperti pesangon, atau mengalami PHK sepihak, misalnya. Saat mengunggah pengaduan di media sosial, perusahaan melaporkan buruhnya dipenjara menggunakan pasal karet,” kata Arsyad.

Arsyad juga mengatakan bahwa perusahaan membuat laporan berdasarkan UU ITE untuk melakukan negosiasi dengan pekerjanya. Negosiasi dilakukan untuk membungkam para pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya.

“Setelah dilaporkan terjadilah negosiasi, buruh ditawarkan tidak menuntut pesangonnya, sehingga laporan dari perusahaan dicabut,” kata Arsyad. Sedangkan pihak terakhir yang disebut Arsyad adalah penegak hukum.

Arsyad menceritakan bahwa ada oknum kepolisian yang menjadi fasilitator proses negosiasi antara pelapor dengan terlapor. Ini dilakukan agar terlapor mau menjalankan permintaan tertentu yang diminta pelapor, dengan imbalan pencabutan laporan pada pihak kepolisian.

“Pada beberapa kasus yang kami temui, oknum-oknum penegak hukum ini jadi jembatan untuk terjadinya negosiasi antara pelapor dengan terlapor, agar tuntutan-tuntan kepada terlapor dicabut,” kata dia.

Dengan demikian, Arsyad berharap bahwa revisi UU ITE tidak sekedar menerbitkan pedoman interpretasi, namun pencabutan atau penghilangan Undang-Undang ITE sakaligus yang dilakukan.

“Selama UU ITE itu ada, apa pun yang dilakukan pemerintah, psri ada oknum-oknum yang bisa melakukan pembungkaman dan membunuh demokrasi yang sudah kita bangun sedemikian rupa,” kata dia. togel online

Sebagai informasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjelaskan, pemerintah tak hanya berencana menyusun pedoman interpretasi resmi namun juga mengkaji kemungkinan revisi UU ini.

“Pemerintah mengkaji keduanya, pedoman tafsir menjadi acuan bagi aparat penegak hukum agar tidak multitafsir, dan sekaligus pemerintah melakukan kajian untunk revisi UU ITE tersebut,” ucap Johnny saat dihubungi Kompas.com.

Johnny menyebut bahwa pemerintah akan membentuk dua tim resmi yakni tim pengkaji penyusunan pedoman interpretasi resmi UU ITE, serta tim pengkaji rebisi UU ITE. Selain Kominfo, pedoman ini akan disusun Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *