Arah Hukum Politik Pemberantasan Korupsi dinilai Belum Jelas

Suratkabarindo – Arah politik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberantasan korupsi dinilai belum jelas. Pasalnya, hingga saat ini RUU tentang Tindak Pidana Penyitaan Aset (RUU Penyitaan Aset) belum menjadi prioritas pembahasan.

Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi menyerukan pembahasan undang-undang pro korupsi. Selain RUU Penyitaan Aset, ada juga RUU Pembatasan Transaksi Mata Uang dan revisi UU Pemberantasan Korupsi.

“Ya, politik hukum pemberantasan korupsi, baik oleh pemerintah maupun DPR, tidak jelas,” kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Kurnia mengatakan, proses legislasi yang dilakukan pemerintah dan DPR justru kebalikan dari pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tahun 2019.

DPR mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa (17/9/2020), meski mendapat penolakan besar dari masyarakat. Sejumlah perubahan diatur dalam revisi UU KPK, di antaranya keberadaan Dewan Pengawas KPK, perubahan status pegawai KPK menjadi ASN, dan KPK yang ditempatkan di rumpun eksekutif.

“Dari kejadian itu, kami meragukan berbagai tunggakan peraturan perundang-undangan yang memperkuat pemberantasan korupsi akan segera dibahas atau diundangkan oleh pemerintah atau DPR,” kata Kurnia.

Kurnia menilai pemerintah dan DPR sudah kehilangan arah dalam menetapkan regulasi yang pro pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemerintah tampaknya tidak mengetahui aturan mana yang harus dihindari karena memiliki keterkaitan politik yang kuat dan berpotensi melemahkan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK.

“Sayangnya pemerintah lebih memilih melemahkan pemberantasan korupsi ketimbang memperkuatnya,” kata Kurnia. Kurnia mengatakan, RUU Penyitaan Aset penting untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (prolegnas).

Berdasarkan data ICW, terdapat kesenjangan antara kerugian negara akibat korupsi dengan tambahan hukuman pidana berupa uang pengganti. Pada semester I tahun 2020, kerugian negara mencapai Rp 39 triliun akibat korupsi.

Sedangkan total hukuman uang pengganti hanya Rp. 2,9 triliun. “Kesenjangan itu menjadi masalah saat ini, jika kita terus menggunakan pendekatan hukum pidana,” ujarnya.

Kurnia mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur penyitaan aset koruptor, baik dalam Undang-Undang Tipikor maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, penyitaan aset bisa dilakukan jika tergugat dibebaskan, namun ada kerugian keuangan negara. Ketentuan lain, penyitaan aset bisa dilakukan saat tersangka meninggal dunia. togel online

Sementara itu, RUU Perampasan Harta Kekayaan menetapkan tersangka harus membuktikan bahwa harta yang dihadirkan di persidangan bukanlah hasil tindak pidana korupsi. “Kalau tidak bisa dibuktikan akan disingkirkan, sesederhana itu sebenarnya,” kata Kurnia.

Disusun sejak 2018

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendorong RUU Penyitaan Aset agar masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas.

Hal tersebut disampaikan Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat ditemui Menkumham Yasonna Laoly dan jajarannya di kantor Kemenkumham, Senin (15/2/2021). “Sehubungan dengan tidak adanya lagi masalah yang masih menunggu keputusan, PPATK meminta Kemenkumham mendorong ditetapkannya RUU Penyitaan Aset sebagai RUU Prioritas 2021 atau setidaknya RUU Prioritas 2022,” kata Dian dalam keterangannya, Senin.

Ia menuturkan, RUU yang digagas PPATK ini dibuat pada 2008. RUU tersebut kemudian dibahas antar kementerian pada November 2010. Kementerian / lembaga yang terlibat dalam penyusunannya adalah Kemenkumham, PPATK, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Akademisi FH UI, Kepolisian. , KPK dan Kejaksaan Agung.

“RUU Penyitaan Aset Pidana sudah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.02.03-46 tanggal 12 Desember 2011,” kata Dian.

RUU tersebut dirumuskan dengan mengadopsi ketentuan dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Dian menjelaskan tiga substansi utama, yakni kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sebagai salah satu aset yang dapat disita negara, hukum penyitaan aset, dan pengelolaan aset.

Menurut dia, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan merupakan aset yang tidak seimbang dengan pendapatan atau sumber kekayaan tambahan yang asalnya tidak dapat dibuktikan secara hukum dan diduga terkait dengan tindak pidana.

Kemudian, hukum acara penyitaan aset dalam RUU tersebut dikatakan menekankan konsep state versus asset (in rem), yang juga mengatur tentang perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Terakhir, mengenai manajemen aset, RUU tersebut merinci sembilan jenis kegiatan, yaitu, penyimpanan, keamanan, pemeliharaan, penilaian, transfer, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengembalian.

Jika RUU tersebut disahkan, PPATK menilai dapat membantu memulihkan kerugian negara dari hasil tindak pidana tersebut. “Dan itu akan memberikan efek jera pada pelakunya dan efek jera bagi potensi kejahatan ekonomi,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik usulan PPATK. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, jika disahkan, undang-undang tersebut akan berdampak positif bagi upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery).

“Dengan menjadi undang-undang akan memberikan dampak dan manfaat positif bagi pemulihan aset hasil korupsi (korupsi) dan TPPU (Pencucian Uang),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2 / 2021).

Menurut Ali, KPK memandang penegakan hukum terhadap korupsi tidak hanya sebatas penerapan sanksi pidana penjara. Namun, penegakan hukum juga harus memberikan efek jera bagi koruptor dan pelaku TPPU, yaitu dengan menyita aset hasil korupsi.

“Penyitaan aset dari pelaku berbagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat memberikan pemasukan bagi kas negara yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat,” kata Ali.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *